Business Judgment Rule dalam Hukum Perseroan Terbatas, Ketika Direksi Tidak Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian Perusahaan
Dalam menjalankan kegiatan usaha, sebuah Perseroan Terbatas (PT) tidak mungkin selalu menghasilkan keuntungan. Setiap keputusan bisnis memiliki risiko, termasuk kemungkinan mengalami kerugian.
Karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah setiap kerugian yang dialami perusahaan otomatis menjadi tanggung jawab pribadi Direksi?
Jawabannya tidak selalu demikian.
Dalam hukum perseroan terbatas dikenal prinsip Business Judgment Rule (BJR), yaitu prinsip yang memberikan perlindungan kepada Direksi atas keputusan atau tindakan pengurusan perseroan yang ternyata menimbulkan kerugian, sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan.
Meskipun istilah Business Judgment Rule tidak secara eksplisit digunakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, substansi prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi, khususnya Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Apa Itu Business Judgment Rule?
Business Judgment Rule merupakan prinsip yang pada dasarnya memberikan ruang kepada Direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa harus selalu dihantui ancaman pertanggungjawaban pribadi apabila keputusan tersebut kemudian menghasilkan kerugian.
Hal ini penting karena dunia usaha selalu mengandung risiko. Keputusan yang pada saat dibuat terlihat rasional dan memiliki prospek keuntungan dapat saja menghasilkan keadaan yang berbeda karena perubahan kondisi pasar, persaingan usaha, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, maupun faktor lainnya.
Dengan demikian, kerugian perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian.
Yang menjadi perhatian bukan hanya hasil akhir dari suatu keputusan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dibuat.
Apakah Direksi telah melakukan pertimbangan yang wajar? Apakah keputusan dibuat berdasarkan informasi yang memadai? Apakah keputusan tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan? Apakah terdapat benturan kepentingan? Dan apakah Direksi telah berupaya mencegah atau mengurangi kerugian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dalam melihat apakah perlindungan Business Judgment Rule dapat diterapkan.
Business Judgment Rule dalam UU Perseroan Terbatas
Dasar penting untuk memahami prinsip Business Judgment Rule dalam hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 97 UU Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi.
Berikut bunyi Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
Pasal 97
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kewenangan Direksi dalam mengurus perseroan dan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan tersebut.
Empat Syarat Business Judgment Rule bagi Direksi
Jika diperhatikan secara seksama, Pasal 97 ayat (5) memberikan empat keadaan yang dapat menjadi dasar bagi Direksi untuk tidak dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan.
1. Kerugian Bukan Disebabkan Kesalahan atau Kelalaian
Syarat pertama adalah Direksi harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami perseroan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Artinya, munculnya kerugian saja tidak cukup untuk langsung menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi.
Harus dilihat apakah terdapat kesalahan atau kelalaian Direksi yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kerugian tersebut.
Dalam konteks bisnis, suatu keputusan dapat saja dibuat secara rasional berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia pada saat keputusan diambil, tetapi kemudian menghasilkan kerugian akibat keadaan yang tidak dapat diprediksi secara wajar.
2. Pengurusan Dilakukan dengan Itikad Baik dan Kehati-hatian
Syarat kedua adalah Direksi harus dapat membuktikan bahwa pengurusan perseroan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Direksi memang diberikan ruang untuk mengambil keputusan bisnis, termasuk keputusan yang memiliki risiko.
Namun, kebebasan tersebut bukan berarti Direksi dapat bertindak secara sembarangan. Keputusan harus tetap dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan diarahkan untuk kepentingan perseroan.
Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan Direksi tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
3. Tidak Terdapat Benturan Kepentingan
Syarat berikutnya adalah Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
Ketentuan ini sangat penting karena Business Judgment Rule bukanlah perlindungan terhadap keputusan yang dibuat untuk kepentingan pribadi Direksi.
Sebagai contoh, apabila seorang Direksi mengambil keputusan transaksi dengan perusahaan yang dimilikinya sendiri atau pihak yang mempunyai hubungan kepentingan dengannya, maka persoalan benturan kepentingan menjadi sangat relevan untuk diperiksa.
Oleh karena itu, keputusan yang secara formal merupakan keputusan bisnis tetap dapat menimbulkan persoalan hukum apabila di balik keputusan tersebut terdapat kepentingan pribadi Direksi.
4. Telah Berupaya Mencegah atau Mengurangi Kerugian
Syarat keempat adalah Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Dengan demikian, penilaian terhadap Direksi tidak hanya berhenti pada saat keputusan bisnis dibuat. Tindakan Direksi setelah mengetahui adanya persoalan atau potensi kerugian juga dapat menjadi bagian penting dalam menilai tanggung jawabnya.
Direksi yang mengetahui adanya potensi kerugian kemudian mengambil langkah yang wajar untuk mencegah atau mengurangi kerugian tentu berada dalam posisi yang berbeda dengan Direksi yang mengetahui adanya persoalan tetapi tidak melakukan tindakan apa pun.
Apakah Direksi Bebas dari Tanggung Jawab Setiap Kali Perusahaan Rugi?
Tidak.
Business Judgment Rule bukanlah sebuah "kartu bebas" bagi Direksi untuk menghindari seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum.
Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang dibuat secara wajar dan bertanggung jawab, bukan terhadap kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Karena itu, ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan Direksi.
Pertanyaan utamanya bukan sekadar "apakah perusahaan mengalami kerugian?", melainkan "apakah kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian Direksi?"
Business Judgment Rule Melindungi Proses Pengambilan Keputusan
Salah satu hal penting dalam memahami Business Judgment Rule adalah bahwa prinsip ini tidak semata-mata melihat hasil akhir suatu keputusan.
Misalnya, Direksi memutuskan melakukan ekspansi usaha setelah melakukan analisis pasar, mempertimbangkan risiko, memperoleh informasi yang relevan, mengikuti prosedur internal perusahaan, dan mengambil keputusan tanpa kepentingan pribadi.
Kemudian, beberapa tahun setelah keputusan tersebut dibuat, kondisi pasar berubah dan ekspansi tersebut mengalami kegagalan sehingga perusahaan mengalami kerugian.
Kerugian tersebut tidak otomatis berarti Direksi telah melakukan kesalahan.
Sebaliknya, apabila keputusan dibuat tanpa pertimbangan yang memadai, mengabaikan risiko yang jelas, terdapat kepentingan pribadi, atau Direksi dengan sengaja mengabaikan kepentingan perseroan, maka persoalannya dapat berbeda.
Karena itu, proses pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan Business Judgment Rule.
Hubungan Business Judgment Rule dengan Kewajiban Direksi
Business Judgment Rule tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Direksi sebagai organ perseroan yang mempunyai kewenangan untuk mengurus perseroan.
Dalam menjalankan kewenangannya, Direksi harus bertindak untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.
Oleh karena itu, terdapat keseimbangan antara kewenangan mengambil keputusan bisnis dan tanggung jawab hukum Direksi.
Direksi tidak seharusnya takut mengambil keputusan bisnis hanya karena terdapat kemungkinan kerugian. Namun, Direksi juga tidak dapat menggunakan alasan "risiko bisnis" untuk membenarkan tindakan yang dilakukan secara tidak patut.
Mengapa Business Judgment Rule Penting bagi Dunia Usaha?
Dunia usaha membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan. Investasi, ekspansi, pengembangan produk, pembukaan cabang, akuisisi, maupun masuk ke pasar baru selalu memiliki risiko.
Apabila setiap keputusan yang kemudian menghasilkan kerugian langsung dianggap sebagai kesalahan Direksi, maka Direksi dapat menjadi terlalu berhati-hati dan menghindari keputusan bisnis yang sebenarnya dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan.
Karena itu, Business Judgment Rule memiliki fungsi penting untuk memberikan ruang kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang keputusan tersebut dibuat dengan proses yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan hukum.
Business Judgment Rule Bukan Perlindungan Mutlak
Pada akhirnya, Business Judgment Rule bukan berarti Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan.
Pasal 97 UU Perseroan Terbatas tetap menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Bahkan, Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Namun, apabila Direksi dapat membuktikan seluruh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5), terdapat dasar hukum untuk tidak membebankan kerugian tersebut sebagai tanggung jawab pribadi Direksi.
Dengan demikian, yang dilindungi bukan semata-mata hasil keputusan bisnis, melainkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan.
Contoh Sederhana Penerapan Business Judgment Rule
Misalnya, sebuah PT memutuskan melakukan investasi pada bidang usaha baru. Sebelum mengambil keputusan, Direksi melakukan kajian terhadap kondisi pasar, melakukan analisis risiko, meminta pendapat profesional, mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan, dan memastikan tidak terdapat kepentingan pribadi dalam transaksi tersebut.
Setelah investasi dilakukan, ternyata terjadi perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan investasi tersebut mengalami kerugian.
Dalam keadaan seperti ini, kerugian tersebut tidak otomatis dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pribadi Direksi. Perlu dilihat apakah Direksi telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.
Berbeda halnya apabila Direksi sejak awal melakukan investasi tanpa kajian yang wajar, mengabaikan informasi penting, mempunyai kepentingan pribadi dalam transaksi, atau sengaja mengambil keputusan yang merugikan perseroan.
Dalam keadaan demikian, alasan bahwa keputusan tersebut merupakan "risiko bisnis" tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban Direksi.
Kesimpulan
Business Judgment Rule merupakan prinsip penting dalam hukum Perseroan Terbatas karena memberikan keseimbangan antara kewenangan Direksi dalam menjalankan bisnis dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan.
Dalam hukum Indonesia, substansi prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Direksi dapat memperoleh perlindungan dari pertanggungjawaban pribadi apabila mampu membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Oleh karena itu, perusahaan mengalami kerugian tidak selalu berarti Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keputusan tersebut dibuat, apa dasar pertimbangannya, untuk kepentingan siapa keputusan tersebut diambil, serta apakah Direksi telah menjalankan kewajibannya secara patut dan bertanggung jawab.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 92 UU Perseroan Terbatas mengenai pengurusan Perseroan oleh Direksi;
- Pasal 97 UU Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab Direksi;
- Pasal 99 UU Perseroan Terbatas mengenai kewenangan Direksi dalam keadaan benturan kepentingan;
- Perubahan ketentuan Perseroan Terbatas dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Catatan: Business Judgment Rule tidak dapat digunakan sebagai alasan otomatis untuk membebaskan Direksi dari setiap kerugian perusahaan. Penerapannya tetap harus dilihat berdasarkan fakta, proses pengambilan keputusan, kewajiban Direksi, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.
