Pasal 487 KUHP Baru tentang Penggelapan Ringan: Syarat, Nilai Barang, dan Ancaman Hukuman

Istilah penggelapan ringan mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, persoalan mengenai barang yang dipinjam, dititipkan, atau dipercayakan kepada seseorang cukup sering terjadi.

Misalnya, seseorang meminjam barang milik temannya, menerima titipan barang, atau mendapatkan kepercayaan untuk menguasai suatu barang. Namun, barang tersebut kemudian dimiliki atau digunakan secara melawan hukum.

Dalam kondisi tertentu, apabila nilai barang yang digelapkan relatif kecil dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan.

Ketentuan mengenai penggelapan ringan diatur dalam Pasal 487 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu, apa saja syarat agar suatu penggelapan dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan? Berapa batas nilai barangnya? Dan apa ancaman hukumannya?

Berikut penjelasannya.

Bunyi Pasal 487 KUHP Baru

Pasal 487 KUHP Baru mengatur:

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Dengan demikian, Pasal 487 merupakan ketentuan khusus mengenai penggelapan ringan yang berkaitan dengan jenis dan nilai barang yang menjadi objek penggelapan.

Apa Itu Penggelapan Ringan?

Secara sederhana, penggelapan ringan adalah bentuk penggelapan yang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 487 KUHP.

Dasarnya tetap mengacu pada perbuatan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP, tetapi objek yang digelapkan memenuhi persyaratan khusus.

Dengan kata lain, Pasal 487 tidak berdiri sendiri tanpa kaitan dengan Pasal 486.

Untuk memahami Pasal 487, terlebih dahulu harus dipahami konsep dasar penggelapan.

Dalam Pasal 486, seseorang dapat dipidana karena penggelapan apabila secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Pasal 487 kemudian memberikan ketentuan khusus apabila barang yang digelapkan memenuhi kriteria tertentu.

Syarat Penggelapan Ringan Menurut Pasal 487

Berdasarkan rumusan Pasal 487 KUHP, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

1. Harus Memenuhi Unsur Penggelapan

Perbuatan yang dilakukan harus terlebih dahulu memenuhi unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.

Artinya, tidak setiap persoalan mengenai barang yang tidak dikembalikan otomatis dapat disebut sebagai penggelapan ringan.

Harus ada perbuatan memiliki barang secara melawan hukum terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan sebelumnya berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.

2. Barang yang Digelapkan Bukan Ternak

Pasal 487 secara tegas memberikan pengecualian terhadap ternak.

Artinya, apabila objek yang digelapkan merupakan ternak, maka ketentuan penggelapan ringan dalam Pasal 487 tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan nilai barang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa jenis barang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan.

3. Barang Bukan Sumber Mata Pencaharian atau Nafkah

Selain ternak, Pasal 487 juga mengecualikan barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah.

Ini merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan.

Artinya, sekalipun nilai suatu barang tidak lebih dari Rp1.000.000, apabila barang tersebut merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah, ketentuan penggelapan ringan tidak serta-merta dapat diterapkan.

Dengan demikian, analisis terhadap suatu perkara tidak cukup hanya melihat harga atau nilai barang.

Konteks dan fungsi barang tersebut juga perlu diperhatikan.

4. Nilai Barang Tidak Lebih dari Rp1.000.000

Pasal 487 menetapkan batas nilai barang yang digelapkan, yaitu tidak lebih dari Rp1.000.000.

Batas nilai tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai Rp1.000.000 bukan satu-satunya syarat.

Jenis barang dan apakah barang tersebut merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah juga harus diperhatikan.

Berapa Hukuman Penggelapan Ringan?

Pelaku penggelapan ringan berdasarkan Pasal 487 KUHP dapat dikenakan:

Pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan ketentuan kategori denda dalam KUHP Baru, denda kategori II memiliki batas maksimal Rp10.000.000.

Dengan demikian, penggelapan ringan memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV.

Perbedaan Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP

Untuk memahami perbedaannya, perhatikan tabel berikut:

Aspek	Pasal 486	Pasal 487
Jenis tindak pidana	Penggelapan	Penggelapan ringan
Dasar perbuatan	Memiliki barang orang lain secara melawan hukum	Penggelapan dengan kondisi khusus
Nilai barang	Tidak ditentukan batas khusus dalam pasal	Tidak lebih dari Rp1.000.000
Ternak	Dapat termasuk objek	Tidak termasuk penggelapan ringan
Sumber mata pencaharian/nafkah	Dapat menjadi objek	Tidak termasuk penggelapan ringan
Ancaman	Penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV	Denda maksimal kategori II

Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap penggelapan berdasarkan karakteristik barang yang menjadi objek tindak pidana.

Contoh Kasus Penggelapan Ringan

Contoh 1: Menggelapkan Barang Milik Teman

A meminjam sebuah barang milik B untuk digunakan selama beberapa hari.

Setelah barang berada dalam penguasaannya, A kemudian menjual barang tersebut tanpa persetujuan B.

Jika nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp1.000.000 dan barang tersebut bukan ternak maupun sumber mata pencaharian atau nafkah, serta seluruh unsur penggelapan terbukti, maka perkara tersebut dapat dianalisis berdasarkan ketentuan penggelapan ringan.

Contoh 2: Barang Titipan Bernilai Kecil

A menerima sebuah barang milik B untuk disimpan sementara.

Namun, A kemudian menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri dan menolak mengembalikannya kepada B.

Apabila barang tersebut memenuhi persyaratan Pasal 487, termasuk nilai tidak lebih dari Rp1.000.000, maka ketentuan penggelapan ringan dapat menjadi dasar analisis.

Contoh 3: Barang yang Menjadi Sumber Nafkah

Seseorang menguasai barang milik orang lain yang digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber mata pencaharian.

Meskipun nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp1.000.000, ketentuan penggelapan ringan dalam Pasal 487 tidak otomatis dapat diterapkan karena terdapat pengecualian terhadap barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah.

Contoh ini menunjukkan bahwa nilai barang bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Apakah Barang di Bawah Rp1 Juta Otomatis Masuk Penggelapan Ringan?

Tidak.

Ini merupakan hal penting yang harus dipahami masyarakat.

Batas nilai maksimal Rp1.000.000 hanyalah salah satu syarat.

Selain itu, harus diperhatikan bahwa:

1. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur penggelapan.
2. Barang yang digelapkan bukan ternak.
3. Barang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah.
4. Nilai barang tidak lebih dari Rp1.000.000.

Jika salah satu kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan Pasal 487 perlu dianalisis kembali berdasarkan fakta perkara dan ketentuan pidana yang relevan.

Apakah Penggelapan Ringan Bisa Dipenjara?

Berdasarkan rumusan Pasal 487 KUHP, ancaman pidananya adalah pidana denda paling banyak kategori II.

Dengan demikian, pasal ini secara khusus mengatur ancaman berupa pidana denda, bukan ancaman pidana penjara sebagaimana Pasal 486.

Namun, penerapan pasal tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Mengapa KUHP Mengatur Penggelapan Ringan?

Pengaturan mengenai penggelapan ringan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan hukum pidana secara lebih proporsional.

Tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan barang milik orang lain memiliki tingkat keseriusan yang sama.

Dengan membedakan penggelapan biasa dan penggelapan ringan, hukum dapat mempertimbangkan:

• Nilai barang.
• Jenis barang.
• Fungsi barang bagi korban.
• Tingkat kerugian.
• Keadaan konkret perbuatan.

Pendekatan semacam ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Barang Kita Digelapkan?

Jika mengalami dugaan penggelapan, pemilik barang sebaiknya mengumpulkan bukti yang menunjukkan:

• Kepemilikan barang.
• Penyerahan atau penguasaan barang kepada pelaku.
• Tujuan awal barang diberikan.
• Komunikasi antara korban dan pihak yang menguasai barang.
• Nilai barang.
• Bukti bahwa barang tersebut telah dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Bukti tersebut penting untuk menentukan apakah perbuatan yang terjadi memenuhi unsur penggelapan atau justru merupakan persoalan perdata.

Penggelapan Ringan dan Sengketa Perdata

Tidak semua masalah mengenai barang yang belum dikembalikan otomatis merupakan tindak pidana.

Dalam beberapa kasus, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan hubungan kontraktual atau kewajiban perdata.

Karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kronologi secara menyeluruh.

Misalnya, apakah sejak awal terdapat perjanjian pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penitipan, atau hubungan hukum lainnya.

Jika terdapat dugaan penguasaan barang secara melawan hukum dengan memenuhi unsur pidana, perkara dapat dianalisis berdasarkan ketentuan KUHP.

Namun, jika masalahnya hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian, penyelesaian melalui jalur perdata dapat menjadi pilihan yang relevan.

FAQ Pasal 487 KUHP Baru

Apa itu penggelapan ringan?

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang objeknya memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 487 KUHP.

Berapa batas nilai barang dalam penggelapan ringan?

Nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp1.000.000.

Apakah penggelapan ternak termasuk penggelapan ringan?

Tidak. Pasal 487 secara khusus mengecualikan ternak.

Apakah barang yang menjadi sumber nafkah dapat masuk penggelapan ringan?

Tidak termasuk dalam ketentuan penggelapan ringan berdasarkan Pasal 487.

Berapa denda penggelapan ringan?

Ancaman pidananya adalah denda paling banyak kategori II, yaitu maksimal Rp10.000.000.

Apakah penggelapan ringan bisa dihukum penjara?

Pasal 487 mengatur pidana denda paling banyak kategori II, berbeda dengan Pasal 486 yang memiliki ancaman pidana penjara atau denda.

Kesimpulan

Pasal 487 KUHP Baru mengatur mengenai penggelapan ringan, yaitu penggelapan terhadap barang yang bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah, dengan nilai tidak lebih dari Rp1.000.000.

Namun, nilai barang bukan satu-satunya syarat. Perbuatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, pelaku dapat dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Oleh karena itu, dalam menangani perkara dugaan penggelapan, penting untuk melihat tidak hanya nilai barang, tetapi juga bagaimana barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku, jenis barang, fungsi barang bagi korban, serta ada atau tidaknya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.